Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulteng, Senin (30/6). Agenda ini menjadi momentum penentu arah pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya finalisasi RPJMD sebagai pedoman kerja lintas sektor di provinsi dan kabupaten/kota.
“RPJMD ini sesungguhnya adalah supporting system untuk para bupati dan wali kota dalam menuntaskan agenda-agenda pembangunan di wilayahnya. APBD provinsi sangat terbatas, karena itu kekuatan utama ada pada kolaborasi.” kata Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur juga menyoroti tiga sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan Sulteng lima tahun ke depan; pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam forum Musrenbang, Gubernur Anwar Hafid secara resmi memproklamirkan kebijakan “Wajib Belajar 13 Tahun” di Sulawesi Tengah, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat SMA/SMK.
“Mulai hari ini, kita deklarasikan Sulawesi Tengah Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah wajib menyiapkan fasilitasnya, rakyat wajib sekolah,” tegas Anwar.
“Ini seperti wajib militer, artinya tidak boleh ada alasan anak tidak sekolah karena tidak ada tempat atau biaya.” imbuhnya.
Ia juga meminta kepala daerah di kabupaten/kota agar tidak mempersulit rakyat dalam mengakses surat keterangan tidak mampu sebagai syarat untuk memperoleh beasiswa afirmasi maupun bantuan pendidikan lainnya.
Anwar Hafid mengungkap bahwa Pemprov Sulteng menyalurkan beasiswa pendidikan tinggi melalui tiga jalur, yakni prestasi, afirmasi, serta kategori khusus untuk keluarga ASN, TNI/Polri, dan masyarakat umum. Tahun ini, pemprov telah memulai kerja sama afirmasi dengan Universitas Hasanuddin, dan sedang menjajaki peluang kemitraan dengan UI, ITB, dan UGM.
“Jangan sampai ada tumpang tindih anggaran beasiswa antara provinsi dan kabupaten/kota. Perlu ada sinkronisasi yang baik agar bantuan tepat sasaran,” ujar Anwar.
Gubernur juga menyoroti keberhasilan program “Berani Sehat” yang dalam tiga bulan terakhir telah meningkatkan jumlah peserta BPJS tanggungan Pemprov dari 1.300 menjadi 19.000 orang per bulan.
“Berani Sehat adalah jaminan kita untuk rakyat. Tidak boleh ada lagi pasien ditolak atau disuruh pulang karena alasan biaya. Kalau BPJS tidak menanggung, kita yang bayar,” ujar Anwar. Ia bahkan mengungkap telah turun tangan langsung menangani kasus pasien kanker yang sempat ditolak rumah sakit karena tidak masuk dalam jaminan BPJS.
Anwar menegaskan, akses layanan kesehatan harus menjangkau hingga puskesmas dan desa-desa terpencil.
Menanggapi persoalan pengangguran lulusan SMA dan SMP, Gubernur mendorong kebijakan pelatihan vokasi, pembukaan peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Ribuan lulusan setiap tahun tidak tertampung di dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Ini harus kita jawab dengan pelatihan keterampilan dan akses ekonomi,” ujarnya.
Musrenbang RPJMD turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulteng, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas yang hadir secara daring.
Penulis : Nasrullah Malonda
Editor : Redaksi
Comment