PALU – Rencana pembukaan lahan seluas 20,6 juta hektare oleh Kementerian Kehutanan untuk cadangan pangan dan energi menuai kritik tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah.
Rencana ini dianggap sebagai ancaman serius yang dapat memicu deforestasi masif, konflik agraria, hingga bencana ekologis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Kampainer WALHI Sulawesi Tengah, Wandi, menyebut langkah pemerintah tersebut sebagai kebijakan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
“Dari data kami, Sulawesi Tengah dialokasikan 67.202 hektare untuk cadangan pangan dan energi. Ini jelas menjadi ancaman terhadap ruang hidup masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, luas daratan Sulawesi Tengah mencapai 6.138.899,66 hektare, dengan kawasan hutan konservasi (Taman Nasional dan Lindung) mencakup 4.434.170,94 hektare. Namun, area ini terus tergerus oleh aktivitas tambang dan perkebunan.
“Luas lahan tambang dan perkebunan kini mencapai 2.021.959 hektare, belum termasuk lahan produktif petani yang hanya 942.206 hektare. Penguasaan ruang sudah mendekati titik kritis,” tambah Wandi
Menurutnya, tumpang tindih lahan antara kawasan hutan, wilayah kelola masyarakat, dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) semakin memperburuk situasi.
“Selisih 317.230 hektare dalam penghitungan penggunaan ruang menunjukkan adanya konflik tenurial yang sistematis. Hal ini akan memperbesar risiko deforestasi dan mempercepat laju bencana ekologis,” katanya.
Data WALHI mencatat, aktivitas pertambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
“Banjir dan longsor yang terus terjadi adalah dampak langsung dari tata kelola lingkungan yang buruk. Lingkungan tidak lagi mampu menopang aktivitas tambang yang rakus ruang,” jelas Wandi
WALHI juga mengkhawatirkan dampak sosial dari kebijakan tersebut, termasuk perampasan tanah dan kriminalisasi masyarakat lokal.
“Konflik agraria akan meningkat seiring ambisi pemerintah untuk menciptakan cadangan pangan dan energi. Sayangnya, yang dikorbankan selalu rakyat kecil,” tegasnya.
WALHI mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan rencana pembukaan lahan 20,6 juta hektare.
“Kami meminta pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan mengorbankan mereka,” tutup Wandi
Reporter : Nasrullah Malonda
Editor : Redaksi
Comment