PALU – Sulawesi Tengah kembali didera bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor di wilayah industri pertambangan. Pegiat lingkungan hidup menilai kejadian ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan.
Aulia Hakim, pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, menyebut banjir yang terjadi di Desa Towi, Morowali Utara, pada 5 Januari 2025, dan di Desa Labota, Morowali, pada 29 Desember 2024, mengindikasikan perlunya pembenahan pola ruang dan pembatasan ekspansi izin tambang. Ia menegaskan bahwa pembukaan lahan dan hutan tanpa kontrol yang memadai menjadi salah satu pemicu utama bencana ini.
“Bencana ini menunjukkan bahwa pemerintah harus segera bertindak. Ini menyangkut nasib warga lokal yang tinggal di sekitar industri, termasuk pekerja tambang. Jaminan keselamatan, hunian, dan ekonomi mereka seharusnya menjadi perhatian utama. Pemerintah tidak boleh menyepelekan hal ini,” kata Aulia Hakim, Senin (6/1/2025).
BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu sebelumnya telah memprediksi curah hujan tinggi di Sulawesi Tengah sejak pertengahan November 2024 hingga Maret 2025. Namun, menurut Aulia, langkah antisipasi dari pemerintah masih belum terlihat.
“Kejadian ini bukan hanya soal alam, tetapi hasil dari penyesuaian tata ruang yang tidak tepat. Ekspansi tambang yang masif telah mengundang bencana ini dengan dalih kepentingan modal bisnis. Negara harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain Morowali dan Morowali Utara, BMKG memperingatkan bahwa intensitas hujan tinggi juga akan melanda Banggai, Poso, Kota Palu, dan Buol dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini, menurut Aulia, menuntut evaluasi serius terhadap kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.
“Keselamatan dan kesehatan mereka harus dijamin. Pemerintah wajib segera melakukan mitigasi dan memberikan bantuan kepada korban terdampak,” ujarnya.
Aulia mendesak pemerintah agar tidak hanya fokus pada kepentingan industri, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan.
“Bencana ini adalah alarm keras yang harus segera dijawab dengan tindakan konkret,” tutupnya.
Reporter : Nasrullah Malonda
Editor : Redaksi
Comment