POSO – Menkumham RI serahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual pada FDP 2024, ukir sejarah baru perlindungan Budaya (Jumat,11/10)
Sebuah langkah penting untuk melindungi budaya lokal, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual komunal pada Festival Danau Poso (FDP) 2024.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan tradisional, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk memperkuat ekonomi daerah melalui budaya.
Sertifikat tersebut meliputi beberapa pengetahuan tradisional, seperti Beka Loka, Tambi, Onco Marago Masapi, dan Ituwu Wayawo, yang memiliki makna penting bagi identitas masyarakat setempat.
Penyerahan sertifikat ini memberikan perlindungan hukum terhadap produk budaya lokal, memastikan bahwa aset-aset tersebut dilindungi dari eksploitasi ilegal. Bagi Kabupaten Poso, ini merupakan langkah maju yang signifikan.
“Mudah-mudahan penyerahan sertifikat ini menciptakan sejarah baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal,” kata Supratman pada acara yang berlangsung meriah di Anjungan FDP, Jumat malam (11/10/2024).
Pernyataan ini menandai optimisme bahwa budaya Poso kini memiliki perlindungan yang lebih kuat di tingkat nasional.
Selain sertifikat, Supratman menekankan pentingnya sinergi antara budaya dan ekonomi. Menurutnya, pengakuan atas kekayaan intelektual komunal dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi kreatif. Danau Poso, dengan luas sekitar 36.000 hektare, menawarkan potensi ekonomi yang besar, dan Supratman menyebutnya sebagai salah satu sumber daya terbesar yang dapat mendukung ekonomi nasional.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kolonodale menambahkan “saya menyambut dengan antusias dan penuh apresiasi pelaksanaan Festival Danau Poso 2024, serta besar harapan agar aset aset budaya, seni dan keindahan alam yang ada di Kabupaten Morowali Utara dapat terdaftar dan mendapat penyerahan sertifikat kekayaan intelektual komunal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia,sama halnya seperti Kab.Poso”Ujar Arifin Akhmad.
Acara ini juga memperkuat kesadaran akan pentingnya pariwisata berbasis budaya, dihadiri berbagai tokoh pemerintah, termasuk dari Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah. Wisatawan mancanegara yang hadir juga terpukau oleh keindahan Danau Poso dan kekayaan budaya lokal.
Bagi pelaku UMKM, FDP memberikan peluang besar. Para pemenang program pendampingan Gernas BBI/BBWI 2024 mendapat penghargaan langsung dari Supratman, sebagai apresiasi atas kontribusi mereka. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, berharap pencapaian ini mendorong lebih banyak pengusaha lokal untuk bergabung dalam Gernas BBI/BBWI dan membawa produk Indonesia ke panggung global.
“Kami berharap masyarakat semakin terdorong untuk melestarikan tradisi mereka dan menciptakan produk inovatif yang bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional. Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini demi kemajuan budaya, ekonomi, dan pariwisata daerah”tambah Hermansyah Siregar
Dengan semangat kolaborasi, Festival Danau Poso 2024 berhasil mengintegrasikan budaya, ekonomi, dan pariwisata dalam satu acara yang memukau, yang diharapkan menjadi awal perlindungan jangka panjang terhadap kekayaan budaya Indonesia, khususnya di Kabupaten poso.***
(Red)
Comment