Jateng- Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo angkat bicara persoalan Bantuan Sosial (bansos) cenderung dijadikan komoditas politik.
Ganjar menilai bansos saat ini suatu komoditi dan dijadikan alat politik menjelang pesta demokrasi 2024.
Hal ini Ganjar sampaikan pada saat berkunjung ke Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Dirinya menyebut, bahwa bansos adalah hak yang harus di salurkan kepada masyarakat dan sudah di atur di dalam undang-undang. Namun, hak itu harus di salurkan dengan cara yang baik dan benar tak di politisasi.
Seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Sabtu (30/12/2023) Pukul 18,48 WITA.
“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya, Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga mempertegas bahwa bansos akan ia hentikan ketika nanti dia terpilih menjadi presiden. Dia menyebut pihaknya tidak setuju dengan narasi tersebut, sebab narasi itu dibuat oleh pihak yang tidak mengerti aturan.
Menurutnya, bansos merupakan program atas usulan pemerintah yang memiliki aturannya dan sudah di setujui oleh DPR. Dalam teknisnya, proses penyaluran bansos melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Lebih lanjut, Ganjar mengaku pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan tambahan bansos sebab melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. namun, seringkali di tahun- tahun politik seperti ini, bansos seringkali diklaim oknum-oknum nakal.
“Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki,” Tutupnya.
Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD berikan usulan sekaligus memperjelas keinginan dari pihaknya bahwa penyaluran Bansos sebaiknya ditunda dulu hingga usai Pilpres 2024, sebab sangat rentan di politisasi oleh sejumlah pihak dan tidak di salahgunakan.
Deputi bidang hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menuturkan bahwa usulan itu diberikan sebagai warning dan antisipasi, agar pembagian bansos nantinya tidak menimbulkan efek masalah yang serius dan prespektif miring dari masyarakat.
Todung berharap, usulan itu bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebab akan di manfaatkan pada proses pemilu oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan suara
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos, dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” Tutup Todung.
Seperti diketahui bersama bahwa sekurangnya 45 hari lagi pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, dan masing-masing pasangan Capres dan Cawapres terus melakukan bergerak melakukan kampanye dan safari politik dimasyarakat.
Sumber Foto : Facebook Ganjar Pranowo
(wl)
